Kawasan Sepadan Pantai, Pertimbangkan Sejumlah Aspek Terkait polemik dikawasan Pantai Teleng Ria

| April 22, 2015 | 0 Comments

 

Kawasan Sepadan Pantai, Pertimbangkan Sejumlah Aspek Terkait polemik dikawasan Pantai Teleng Ria

PacitanNews – Keberadaan bangunan milik PT. EL John Tirta Emas Wisata, dikawasan bibir pantai yang diklaim sebagai zona sepadan pantai, terus memantik polemik. Bahkan sejumlah pihak, menginginkan agar bangunan “gelap” tersebut untuk dibongkar, lantaran dituding menyalahi regulasi terkait garis sepadan pantai. Namun hal tersebut, sangat bertolak belakang dengan pemahaman Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Institusi yang saat ini berperan ibarat “pemadam kebakaran” ditengah polemik yang terus bergerak masif, menginginkan agar semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, kembali pada aturan. Muhammad Ali Mustofa, Kasie Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap, Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, DKP, Kabupaten Pacitan, menegaskan, memang merujuk UU 1 Tahun 2014, ditegaskan bahwa kawasan sepadan pantai ditetapkan sejauh 100 meter. Akan tetapi, penetapan tersebut harus mempertimbangkan beberapa aspek yang mengiringi. Seperti aspek konservasi, mitigasi bencana, serta akses publik. Lain itu, pelaksanaan dari sebuah aturan harus lebih diperjelas dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dilapangan. “Undang-Undangnya memang sudah lahir. Akan tetapi Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri sebagai juklak dan juknis atas pelaksanaan dari sebuah aturan, belum ada. Sehingga Pemda sendiri tidak akan bisa menyusun Perda sebagai acuan pelaksanaan sebuah aturan di level daerah. Ini yang menjadi kendala, dan memunculkan perdebatan terkait penentuan kawasan sepadan pantai,” katanya, Selasa (21/4).

Mantan aktivis kampus itu menerangkan, terkait permasalahan tersebut, Pemkab Pacitan akan menerapkan dua aspek, dalam menyikapi kawasan sepadan pantai. Yaitu, aspek mitigasi bencana dan ruang akses publik. Sebab dua aspek tersebut, dipandang dari latar belakang sosial budaya masyarakat Pacitan, sangat tepat.? Menurut Ali, begitu Muhammad Ali Mustofa, biasa dipanggil, keberadaan bangunan milik perusahaan pengelola Pantai Teleng Ria tersebut, sebagaimana tata aturannya, bisa dipertahankan. Namun, bukan sebagai kawasan komersial. Lebih tepatnya, fasilitas tersebut bisa dijadikan sebagai zona publik dan bebas dari biaya apapun. Selter-selter wisata itu, jangan sampai dikomersilkan. Baik oleh perorangan ataupun perusahaan. “Mungkin dengan solusi tersebut, bisa menekan intensitas polemik yang belakangan terus berkecamuk. Dilain sisi, semua pihak akan saling diuntungkan,” jelas PNS asal, Bali tersebut pada awak media.

Lebih lanjut, Ali menegaskan, pada dasarnya aturan itu diterbitkan dengan tidak mengesampingkan azaz keadilannya bagi masyarakat.? Ruang lingkup dari aturan itu sendiri, harus memberi dampak manfaat bagi masyarakat. Baik itu masyarakat ansih ataupun perusahaan. Hal tersebut diberlakukan disemua sektor. Bukan hanya sektor wisata saja. “Yang terpenting, DKP lebih merekomendasikan bangunan tersebut bisa beralih fungsi. Dari fasilitas komersial, menjadi fasilitas umum,” tegasnya.

Sementara itu hingga berita ini ditulis, Sekkab Pacitan, H. Suko Wiyono, selaku pengelola aset daerah belum bisa dikonfirmasi. Pejabat berjuluk AE 8 tersebut masih disibukan dengan agenda peringatan Hari Kartini. (yun).

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Category: News Update

About the Author ()

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *